Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN, sebuah badan baru yang menggantikan Kementerian BUMN. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 109 P tahun 2025 yang juga menetapkan Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Perubahan status Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini sejalan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, kini mengemban amanah baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebagian besar pengelolaan BUMN telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Dony Oskaria, meskipun menjabat sebagai Kepala BP BUMN, tetap memegang posisi sebagai COO Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia menjelaskan bahwa BP BUMN dan Kementerian BUMN memiliki tujuan yang serupa, yaitu mempercepat transformasi BUMN. Kolaborasi antara BP BUMN dan Danantara diharapkan dapat mempercepat konsolidasi BUMN. Agenda utama BP BUMN dan Danantara adalah melakukan transformasi perusahaan pelat merah agar menjadi lebih efektif. Ada 22 rencana kerja yang akan dilakukan tahun ini, termasuk konsolidasi asuransi, BUMN karya, dan perbaikan kinerja Krakatau Steel. Proyek Kereta Api Cepat Whoosh juga akan segera diperbaiki.
Pembentukan Badan Pengatur BUMN dan Pengangkatan Pimpinan
Langkah pembentukan Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) ini menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara. Dony Oskaria, dengan pengalaman yang dimilikinya, dipercaya untuk memimpin badan baru ini. Penunjukan Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata sebagai wakil kepala semakin memperkuat struktur kepemimpinan BP BUMN. Sebelumnya, Aminuddin Ma'ruf menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, sementara Tedi Bharata adalah salah satu Deputi Kementerian BUMN. Perubahan mendasar ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN di Indonesia. Dengan adanya BP BUMN, diharapkan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait BUMN dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Dasar Hukum dan Latar Belakang Perubahan
Perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) didasari oleh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja BUMN. Pengalihan sebagian besar pengelolaan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga menjadi bagian dari strategi untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing BUMN di kancah global. Erick Thohir, yang sebelumnya memimpin Kementerian BUMN, kini diberi tanggung jawab baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam pengelolaan BUMN.
Peran dan Fungsi BP BUMN serta Kolaborasi dengan Danantara
Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) memiliki peran dan fungsi yang hampir sama dengan Kementerian BUMN sebelumnya, yaitu mempercepat transformasi BUMN. Dony Oskaria menekankan pentingnya kolaborasi antara BP BUMN dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mempercepat konsolidasi BUMN. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif dan meningkatkan efisiensi operasional BUMN. Agenda utama BP BUMN dan Danantara adalah melakukan transformasi perusahaan pelat merah agar menjadi lebih efektif dan kompetitif. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari restrukturisasi organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penerapan teknologi baru. Dengan adanya kolaborasi yang solid, diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Rencana Kerja dan Proyek Strategis BP BUMN
BP BUMN dan Danantara telah menyusun 22 rencana kerja untuk tahun ini, yang meliputi berbagai proyek strategis. Beberapa proyek utama yang menjadi fokus adalah konsolidasi asuransi, konsolidasi BUMN karya, dan perbaikan kinerja Krakatau Steel. Proyek Kereta Api Cepat Whoosh juga menjadi perhatian utama, dengan rencana perbaikan untuk menjadikan perusahaan tersebut lebih sehat secara finansial. Rencana kerja ini menunjukkan komitmen BP BUMN dan Danantara untuk melakukan transformasi BUMN secara komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan proyek-proyek strategis ini akan berdampak positif bagi kinerja BUMN secara keseluruhan dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Beberapa contoh rencana kerja meliputi:
- Restrukturisasi organisasi BUMN
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Penerapan teknologi baru
- Konsolidasi BUMN di sektor-sektor strategis
- Peningkatan efisiensi operasional
- Pengembangan produk dan layanan baru
- Ekspansi pasar ke luar negeri
Dengan implementasi rencana kerja yang efektif, diharapkan BUMN dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.