Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa mayoritas kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam memastikan keberhasilan program MBG. Prasetyo menegaskan bahwa fokus saat ini adalah memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program, bukan menghentikannya. Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP dan memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi gratis ini. Dengan demikian, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali dan program MBG dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan gizi masyarakat secara luas.
Temuan Kasus Keracunan dan Tanggapan Istana
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar dapur atau SPPG yang terlibat dalam kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perbaikan sistem dan prosedur yang ada, bukan menghentikan program MBG. Ia menambahkan bahwa data yang ada menunjukkan bahwa masalah terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Pemerintah akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program MBG mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan dalam program MBG.
Penyempurnaan Perpres MBG dan Target Penerbitan
Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa program ini berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Perpres ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan program MBG, termasuk mengatur standar kualitas makanan, sanitasi dapur, dan pengawasan. Prasetyo menekankan bahwa Perpres MBG ditargetkan rampung pada pekan ini, dan semua masukan yang relevan akan dipertimbangkan untuk penyempurnaan program. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Data Korban Keracunan dan Wilayah Terdampak
Hingga saat ini, tercatat 6.457 orang terdampak keracunan akibat menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wilayah II atau Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah korban keracunan terbanyak, yakni 4.147 orang. Data ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pemerintah akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama keracunan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan aman dan efektif.
Sorotan Badan Gizi Nasional Terhadap Sanitasi Dapur
Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masalah sanitasi air yang belum memadai di banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG. BGN meyakini bahwa kondisi sanitasi yang buruk menjadi salah satu faktor pemicu kasus keracunan makanan di berbagai daerah dalam dua bulan terakhir. BGN merekomendasikan agar pemerintah segera meningkatkan sanitasi air di semua dapur yang terlibat dalam program MBG. Selain itu, BGN juga menekankan pentingnya pelatihan higiene dan sanitasi bagi para petugas dapur. Peningkatan sanitasi dan pelatihan higiene diharapkan dapat mengurangi risiko keracunan makanan dan meningkatkan keamanan program MBG.