Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta para kepala daerah untuk bersabar terkait adanya pemotongan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Permintaan ini disampaikan di tengah gelombang protes dari berbagai kepala daerah yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Fauzi Amro menekankan bahwa kondisi fiskal negara saat ini belum memungkinkan untuk memberikan TKD secara maksimal. Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan berjanji akan membantu daerah jika pendapatan negara meningkat, setidaknya agar TKD tidak berkurang. Pemotongan TKD ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat pembangunan daerah dan realisasi janji-janji kampanye kepala daerah.
Alasan Pemotongan Transfer Keuangan Daerah
Fauzi Amro menjelaskan bahwa pemotongan TKD disebabkan oleh peningkatan belanja negara, terutama untuk program-program unggulan pemerintah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), hilirisasi pangan, dan hilirisasi energi. Program-program ini membutuhkan anggaran yang besar, sehingga berdampak pada alokasi dana ke daerah. Pemerintah pusat harus memprioritaskan program nasional yang dianggap strategis, dan hal ini mengakibatkan penyesuaian pada anggaran TKD. Meskipun demikian, pemerintah berupaya untuk mencari solusi agar dampak pemotongan TKD tidak terlalu signifikan bagi daerah.
Strategi Kepala Daerah Menghadapi Pemangkasan Dana Transfer
Menanggapi potensi terhambatnya realisasi janji kampanye akibat pemotongan TKD, Fauzi Amro menyarankan agar kepala daerah lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kepala daerah juga diharapkan lebih realistis dalam memberikan janji kampanye, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Dengan demikian, kepala daerah dapat mencari cara inovatif untuk membiayai program-program pembangunan di daerahnya tanpa terlalu bergantung pada TKD.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Kepala daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi-potensi ekonomi lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui:
- Peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi: Memastikan semua wajib pajak dan retribusi membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengembangan sektor pariwisata: Mempromosikan potensi wisata daerah untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan dari sektor ini.
- Pemberdayaan UMKM: Memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.
- Investasi di sektor strategis: Menarik investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif.
Respon Menteri Keuangan Terhadap Protes Kepala Daerah
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi protes para kepala daerah dengan menyatakan bahwa kemarahan mereka adalah hal yang wajar. Namun, ia juga meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja belanja mereka, yang selama ini dinilai kurang baik. Purbaya menekankan bahwa perbaikan kinerja belanja daerah akan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan membuka peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar di masa depan. Pemerintah pusat juga akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN 2026
Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah ini memang lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Namun, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan alokasi TKD dari usulan awal sebesar Rp 650 triliun. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara agar dapat memberikan alokasi TKD yang lebih besar kepada daerah di masa mendatang. Keseimbangan antara kebutuhan nasional dan daerah menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran negara.