Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya didatangi oleh sekitar 18 gubernur dari seluruh Indonesia. Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini memprotes pemotongan dana transfer daerah. Purbaya menyatakan bahwa para gubernur meminta agar semua kebutuhan daerah ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, ia menjelaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini terbatas, terutama karena kondisi ekonomi yang melambat dalam sembilan bulan pertama tahun 2025.
Keluhan Para Gubernur Terkait Anggaran Daerah
Purbaya mencontohkan keluhan dari beberapa daerah, seperti Kalimantan Utara (Kaltara) yang membutuhkan pembangunan jembatan. Warga Kaltara selama ini banyak memenuhi kebutuhan dari Malaysia karena infrastruktur yang kurang memadai. Pemprov Kaltara memperkirakan butuh sekitar Rp150 miliar untuk membangun jembatan tersebut. Purbaya berjanji akan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas kemungkinan pembangunan jembatan.
Tak hanya Kaltara, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, juga mengeluhkan pemotongan anggaran daerah hingga 25 persen. Ia menyoroti masalah infrastruktur di Aceh dan meminta Purbaya untuk membenahi permasalahan tersebut. Mualem dengan tegas menolak pemotongan anggaran karena akan membebani provinsi. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga menyampaikan bahwa pemotongan TKD berdampak serius terhadap daerahnya, mempengaruhi pembangunan dan pembayaran gaji pegawai.
Dampak Pemotongan Dana Transfer Daerah
Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi isu krusial. Mahyeldi Ansharullah bahkan mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih kewajiban membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah jika dana transfer tidak dikembalikan. Pemerintah awalnya menganggarkan Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, turun 29 persen dari Rp919 triliun pada 2025. Hal ini memicu gejolak di daerah, dengan banyak pemerintah daerah menaikkan tarif pajak secara signifikan. Purbaya, yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan, akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk 2026, menjadi Rp693 triliun.
Penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya mengakui bahwa anggaran transfer ke daerah memang banyak dipotong. Namun, ia menyindir kinerja pemerintah daerah yang dinilai kurang optimal dalam mengelola anggaran. Ia berjanji akan melihat kondisi keuangan negara pada pertengahan triwulan kedua 2026. Jika ekonomi membaik, pendapatan pajak meningkat, dan tidak ada kebocoran dalam bea cukai dan pajak, maka pemerintah pusat akan membagikan lebih banyak dana ke daerah.
Upaya Perbaikan Citra Pemerintah Daerah
Menkeu Purbaya menekankan bahwa dirinya adalah orang baru di pemerintahan. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki citra mereka di mata pemerintah pusat. Jika citra pemerintah daerah membaik, desentralisasi dapat berjalan lebih efektif. Purbaya menyatakan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah agar kepercayaan pemerintah pusat meningkat dan alokasi anggaran dapat ditingkatkan.
Respon Pemerintah Aceh Terhadap Pemotongan Anggaran
Gubernur Aceh Mualem menegaskan penolakan terhadap pemotongan anggaran daerah. Ia berpendapat bahwa pemotongan tersebut akan memberikan dampak buruk bagi pembangunan dan pelayanan publik di Aceh. Mualem mendesak pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan anggaran dan mencari solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah keuangan negara tanpa mengorbankan kepentingan daerah.
Desakan Pengembalian Dana Transfer dari Sumatra Barat
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah secara terbuka menyatakan dampak serius dari pemotongan TKD terhadap daerahnya. Ia menjelaskan bahwa pembangunan terhambat dan gaji pegawai terancam tidak terbayar. Mahyeldi dengan tegas meminta pemerintah pusat mengembalikan jumlah dana transfer ke daerah seperti semula. Jika tidak memungkinkan, ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN di daerah sebagai solusi alternatif.