Gelombang demonstrasi melanda Maroko, memasuki hari kelima pada Rabu, 1 Oktober 2025, memicu kericuhan di berbagai kota. Aksi unjuk rasa ini, yang sebagian besar digerakkan oleh generasi muda atau Gen Z, awalnya bertujuan untuk menyuarakan tuntutan perbaikan layanan publik, mengatasi korupsi yang merajalela, dan mengkritik alokasi anggaran pemerintah yang dianggap tidak adil. Fokus utama kritik tertuju pada pembangunan stadion mewah untuk Piala Dunia 2030, sementara sektor-sektor vital seperti sekolah dan rumah sakit mengalami kekurangan dana yang parah. Ketidakpuasan ini kemudian meluas menjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, mengakibatkan insiden kekerasan dan kerugian. Pemerintah Maroko, melalui Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa demonstrasi tersebut tidak memiliki izin resmi dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, memperkeruh suasana dan meningkatkan eskalasi konflik di lapangan. Aksi pembakaran dan penjarahan juga dilaporkan terjadi di beberapa titik.
Insiden Kekerasan di Oujda dan Leqliaa
Di Oujda, kota terbesar di timur Maroko, sebuah insiden serius terjadi ketika sebuah kendaraan polisi menabrak kerumunan demonstran, menyebabkan setidaknya satu orang mengalami luka-luka. Kantor berita resmi MAP dan kelompok hak asasi manusia lokal telah mengkonfirmasi kejadian tersebut, menambah daftar panjang insiden kekerasan yang mewarnai gelombang demonstrasi ini. Sementara itu, di Leqliaa, sebuah kota yang terletak sekitar 500 kilometer di selatan ibu kota Rabat, dilaporkan dua orang tewas dalam bentrokan dengan polisi. Menurut keterangan MAP, yang mengutip otoritas lokal, kedua korban tewas akibat tindakan polisi yang membela diri. Klaim ini menyebutkan bahwa korban mencoba merebut senjata polisi, meskipun hingga saat ini belum ada saksi mata independen yang dapat memvalidasi laporan tersebut secara pasti. Keterangan yang berbeda-beda ini semakin memperkeruh suasana dan memicu spekulasi di kalangan masyarakat.
Tuntutan Generasi Z dalam Unjuk Rasa
Para demonstran, yang sebagian besar berasal dari Generasi Z (Gen Z), memiliki tuntutan yang jelas dan tegas. Mereka menuntut perbaikan signifikan dalam layanan publik, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, mereka juga menentang praktik korupsi yang dianggap merugikan negara dan masyarakat luas. Salah satu poin krusial dalam tuntutan mereka adalah kritik terhadap alokasi anggaran pemerintah yang dianggap tidak proporsional, terutama terkait dengan pembangunan stadion untuk Piala Dunia 2030. Mereka berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, yang saat ini mengalami kekurangan dana yang signifikan. Melalui platform Discord, para penyelenggara aksi menekankan bahwa "Hak atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak bukan slogan kosong, melainkan tuntutan serius." Mereka menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam memenuhi tuntutan tersebut.
Respons Pemerintah dan Tindakan Hukum
Pemerintah Maroko, melalui Kementerian Dalam Negeri, memberikan respons tegas terhadap gelombang demonstrasi yang melanda negara tersebut. Kementerian menyatakan bahwa unjuk rasa tersebut tidak memiliki izin resmi dan akan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Dalam Negeri Maroko menegaskan bahwa "Mereka yang melanggar akan ditindak tegas dan keras." Respons ini menunjukkan sikap pemerintah yang tidak mentolerir aksi unjuk rasa yang dianggap ilegal dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Namun, tindakan keras pemerintah ini justru dapat memicu eskalasi konflik lebih lanjut dan memperburuk situasi di lapangan.
Kericuhan dan Dampak Luas Demonstrasi
Aksi demonstrasi di Maroko telah berujung pada bentrokan dan kericuhan di berbagai wilayah. Laporan mengenai aksi pembakaran dan penjarahan semakin menambah daftar panjang dampak negatif dari demonstrasi ini. Kericuhan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang mendalam. Situasi ini membutuhkan penanganan yang bijaksana dan komprehensif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan para demonstran sendiri. Dialog yang konstruktif dan upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di Maroko.