Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan temuan signifikan terkait mineral tanah jarang monasit. Temuan ini berasal dari area pertambangan ilegal yang telah disita oleh negara di wilayah Bangka Belitung. Nilai dari monasit yang ditemukan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Potensi besar ini sebelumnya dieksploitasi secara ilegal melalui enam smelter yang kini telah diserahkan pengelolaannya kepada PT Timah Tbk. Penemuan ini menggarisbawahi kerugian besar yang dialami negara akibat praktik penambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas kegiatan ilegal semacam ini demi menyelamatkan kekayaan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Temuan Monasit Bernilai Fantastis
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa potensi tanah jarang yang belum diurai di lokasi tersebut sangat besar. Monasit, sebagai salah satu kandungan utama tanah jarang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Beliau menjelaskan bahwa satu ton monasit dapat bernilai hingga ratusan ribu dolar Amerika Serikat, bahkan mencapai $200.000. Jika dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah, dengan asumsi kurs Rp 16.603 per dollar AS, maka harga satu ton monasit setara dengan Rp 3.320.750.000. Berdasarkan perkiraan, kandungan monasit di kawasan pertambangan ilegal tersebut mencapai 40.000 ton. Dengan perhitungan ini, potensi nilai ekonomi dari temuan tanah jarang di Bangka Belitung diperkirakan mencapai 8 miliar dollar AS, atau setara dengan sekitar Rp 128 triliun. Angka yang sangat fantastis dan menunjukkan betapa besar potensi sumber daya alam yang selama ini hilang akibat aktivitas ilegal.
Kerugian Negara Akibat Pertambangan Ilegal
Selain potensi monasit yang sangat besar, Presiden Prabowo juga menyoroti kerugian negara yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal ini. Dari enam perusahaan ilegal yang disita, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 300 triliun, termasuk nilai monasit yang terkandung di dalamnya. Kerugian sebesar ini tentu sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian serius pemerintah. Praktik penambangan ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan praktik semacam ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.
Apresiasi dan Komitmen Pemerintah
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum serta semua pihak yang terlibat dalam membongkar kasus pertambangan ilegal ini. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam. Pemerintah bertekad untuk membasmi penyelundupan, illegal mining, dan semua aktivitas yang melanggar hukum. Kerja keras aparat penegak hukum akan terus dilanjutkan demi menyelamatkan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. Presiden berpesan agar Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, dan semua pihak terkait terus melanjutkan upaya pemberantasan ini. Penyelamatan kekayaan negara adalah prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.