Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta kepala daerah untuk bersabar terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Permintaan ini disampaikan sebagai respons terhadap protes yang dilayangkan oleh sejumlah kepala daerah terkait kebijakan tersebut. Fauzi Amro menekankan bahwa kondisi fiskal dan pendapatan negara saat ini belum dalam kondisi yang optimal, sehingga kebijakan pemotongan TKD terpaksa diambil. Dia juga menambahkan bahwa Menteri Keuangan berjanji akan mengupayakan agar TKD tidak berkurang jika pendapatan negara mengalami peningkatan. Lebih lanjut, Fauzi Amro menyoroti pentingnya kepala daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai solusi alternatif untuk mengatasi dampak pemotongan TKD ini.
Alasan Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)
Fauzi Amro menjelaskan bahwa pemotongan TKD dilakukan karena pendapatan negara belum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya program-program baru pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi pangan, dan hilirisasi energi. Program-program unggulan ini memang memerlukan alokasi dana yang substansial, sehingga berdampak pada alokasi anggaran untuk sektor lain, termasuk transfer ke daerah. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas nasional dengan kewajiban untuk mendukung pembangunan di daerah.
Dampak Program Pemerintah pada Anggaran Daerah
Program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hilirisasi energi membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Hal ini menyebabkan penyesuaian dalam alokasi anggaran secara keseluruhan, termasuk transfer ke daerah. Pemerintah menyadari bahwa pemotongan TKD dapat berdampak pada kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah meminta pengertian dan kerjasama dari para kepala daerah dalam menghadapi situasi ini.
Janji Menteri Keuangan Terkait TKD
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan membantu daerah jika pendapatan negara meningkat. Upaya ini dilakukan agar TKD setidaknya tidak mengalami penurunan lebih lanjut. Menteri Keuangan menyadari pentingnya TKD bagi kelangsungan pembangunan di daerah. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Pemerintah akan terus memantau perkembangan pendapatan negara dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Negara
Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai cara. Optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan investasi menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Pemerintah juga terus berupaya untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan peningkatan pendapatan negara, diharapkan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk program-program prioritas dan sekaligus meningkatkan alokasi TKD.
Pemanfaatan Potensi PAD untuk Kepala Daerah
Fauzi Amro juga mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). PAD dapat ditingkatkan melalui pajak dan retribusi. Kepala daerah diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi PAD di wilayah masing-masing. Dengan peningkatan PAD, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan program-program pembangunan.
Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Beberapa strategi untuk meningkatkan PAD antara lain:
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah: Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak yang sudah ada dan mencari potensi pajak baru.
- Peningkatan retribusi daerah: Menyesuaikan tarif retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- Pengembangan sektor pariwisata: Mempromosikan potensi pariwisata daerah untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan dari sektor ini.
- Peningkatan investasi: Mendorong investasi di daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.
Sorotan Terhadap Janji Kampanye Kepala Daerah
Fauzi Amro menyoroti janji-janji kampanye kepala daerah yang seringkali tidak realistis. Menurutnya, calon kepala daerah harus memahami kondisi fiskal daerah sebelum menjanjikan sesuatu kepada masyarakat. Kepala daerah harus berhati-hati dalam memberikan janji kepada masyarakat. Janji-janji yang tidak realistis dapat menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Pentingnya Memahami Kondisi Fiskal Daerah
Calon kepala daerah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi fiskal dan keuangan daerah. Pemahaman ini penting agar calon kepala daerah dapat merumuskan program-program yang realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan memahami kondisi fiskal daerah, kepala daerah dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam mengelola keuangan daerah.
Reaksi Kepala Daerah Terhadap Pemotongan TKD
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didatangi oleh sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Mereka memprotes pemotongan TKD untuk tahun 2026. Pemotongan ini dianggap memberatkan daerah. Menteri Keuangan memahami kekecewaan para kepala daerah terkait pemotongan TKD. Namun, ia meminta daerah untuk memperbaiki kinerja belanja agar anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Penjelasan Menteri Keuangan Mengenai Kinerja Belanja Daerah
Menteri Keuangan menyoroti kinerja belanja daerah yang dinilai kurang optimal. Ia meminta daerah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dan pemborosan. Dengan perbaikan kinerja belanja, diharapkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat dan alokasi TKD dapat dipertimbangkan kembali di masa mendatang.