Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun kembali gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Keputusan ini diambil setelah insiden ambruknya bangunan yang menelan puluhan korban jiwa. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa opsi pembangunan ulang dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan perbaikan struktur yang ada. Rencananya, proyek ini akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun peluang partisipasi pihak swasta tetap terbuka. Tragedi ini mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam memastikan keamanan bangunan-bangunan pendidikan, khususnya pondok pesantren, di seluruh Indonesia. Selain pembangunan ulang, pemerintah juga akan membuka layanan hotline pengaduan untuk mengidentifikasi potensi risiko bangunan serupa di masa mendatang. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian tragis dan memberikan rasa aman bagi para santri dan pengelola pondok pesantren.
Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny: Keputusan Menteri PU
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa keputusan untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny didasari oleh pertimbangan biaya. Setelah melakukan evaluasi mendalam, tim ahli menyimpulkan bahwa memperbaiki bangunan yang ambruk akan lebih mahal dan rumit dibandingkan dengan membangun struktur baru dari awal. Pendekatan ini juga dianggap lebih efektif dalam memastikan keamanan dan kualitas bangunan di masa depan. Menteri Dody menyampaikan hal ini usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta. Pembangunan ulang ini diharapkan dapat segera dimulai setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai.
Sumber Pendanaan Proyek: APBN dan Peluang Partisipasi Swasta
Proyek pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny akan didanai oleh APBN. Menteri PU, Dody Hanggodo, meyakinkan bahwa alokasi anggaran untuk proyek ini mencukupi. Meskipun demikian, pemerintah juga membuka peluang bagi pihak swasta yang ingin berkontribusi dalam pembangunan kembali ponpes tersebut. Dody menjelaskan bahwa meskipun anggaran untuk pondok pesantren biasanya berada di bawah wewenang Kementerian Agama, kondisi darurat pasca-ambruknya gedung membuat Kementerian PU mengambil inisiatif untuk terlibat langsung. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana dan memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang aman dan layak.
Layanan Hotline Pengaduan: Upaya Pencegahan Insiden Serupa
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengumumkan bahwa pemerintah akan segera membuka layanan hotline pengaduan bagi masyarakat. Layanan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi bangunan sekolah, terutama pondok pesantren, yang dianggap rawan rubuh atau ambruk. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan ini dan melaporkan potensi risiko bangunan yang mereka ketahui. Nomor layanan hotline akan segera diumumkan kepada publik. Inisiatif ini merupakan langkah proaktif pemerintah dalam mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang dan memastikan keselamatan para pelajar dan tenaga pengajar.
Tragedi Ambruknya Gedung Ponpes Al Khoziny: Rincian Kejadian dan Korban
Gedung tiga lantai, termasuk musala, di asrama putra Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, ambruk pada Senin, 29 September. Saat kejadian, ratusan santri sedang melaksanakan Salat Ashar berjemaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan tersebut. Insiden tragis ini menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Basarnas mencatat total korban mencapai 171 orang, terdiri dari 104 orang selamat dan 67 orang meninggal dunia, termasuk bagian tubuh yang teridentifikasi. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan standar keamanan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di lingkungan pendidikan.