Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan angin segar terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2026. Purbaya menjanjikan pendekatan yang berbeda dibandingkan era Sri Mulyani Indrawati, dengan fokus pada efisiensi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Efisiensi APBN menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program-program pembangunan pemerintah. Purbaya menekankan bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran secara membabi buta, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat dan negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Purbaya menegaskan, efisiensi anggaran 2026 akan berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung melakukan pemblokiran atau pemotongan anggaran. Menurutnya, kunci efisiensi terletak pada memastikan setiap anggaran dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat pada hari Selasa, 7 Oktober 2025. Dengan kata lain, Purbaya ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang didanai oleh APBN benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.
Strategi Efisiensi Anggaran Ala Purbaya
Purbaya menepis anggapan bahwa dirinya akan serampangan dalam membelanjakan uang negara. Ia menjelaskan bahwa realokasi anggaran yang dilakukannya bukanlah untuk menambah anggaran, melainkan untuk menempatkan anggaran pada pos-pos yang lebih membutuhkan dan produktif. Hal ini dilakukan karena anggaran belanja pemerintah yang tidak terserap atau menganggur justru menjadi beban karena pemerintah harus membayar bunga atas dana tersebut. Purbaya menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang spending free yang bebas membelanjakan uang negara tanpa pertimbangan yang matang. Pendekatannya lebih kepada cash management yang cerdas dan efektif. Jika ada dana besar yang menganggur, ia tidak akan ragu untuk mengambilnya dan mengalokasikan ke tempat yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya tentang memotong pengeluaran, tetapi juga tentang mengelola keuangan negara secara lebih cerdas dan strategis.
Jaminan Tidak Ada Pemblokiran Anggaran
Purbaya memberikan jaminan bahwa tidak akan ada lagi pemblokiran anggaran di tahun 2026. Namun, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk mencoret program-program yang tidak mampu dijalankan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait. Ia tidak ingin ada program yang hanya berjalan setengah-setengah atau bahkan mangkrak karena ketidakmampuan pelaksanaannya. Purbaya ingin memastikan bahwa setiap program yang didanai oleh APBN benar-benar memberikan hasil yang nyata dan terukur bagi masyarakat. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya tentang menghemat uang negara, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang didanai oleh APBN memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional.
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Efisiensi anggaran merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025, yang merupakan tahun pertama implementasi arahan tersebut, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp 306,69 triliun. Penghematan ini berasal dari pemotongan belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih bertanggung jawab dan efisien. Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya tentang menghemat uang negara, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Evaluasi Efisiensi APBN Era Sri Mulyani
Efisiensi APBN di era Sri Mulyani memang memicu berbagai reaksi. Banyak K/L yang mengeluh karena sejumlah program mereka terhambat akibat anggaran yang 'dibintangi' oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan efisiensi yang dilakukan sebelumnya memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Pemerintah perlu belajar dari pengalaman tersebut dan mencari cara yang lebih efektif untuk mencapai efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitas program-program pembangunan. Purbaya diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa setiap program yang didanai oleh APBN memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.