Pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang, yang akan berdampak signifikan pada anggaran daerah di seluruh Indonesia. Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak dari kebijakan ini. Pemangkasan dana TKD ini tentu menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah, yang harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Antisipasi dan pengelolaan anggaran yang cermat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini.
Dampak Pemangkasan TKD pada Anggaran Kota Ternate
Kota Ternate menghadapi tantangan serius dengan adanya pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp.155 miliar pada tahun 2026. Pada tahun 2025, Kota Ternate menerima Rp.844.267.849.000, namun proyeksi TKD untuk tahun depan menunjukkan penurunan signifikan menjadi Rp.689.085.327.000. Pengurangan sebesar Rp.155.182.522.000 atau 18.38 persen ini menuntut respons cepat dan strategis dari Pemerintah Kota Ternate. Kondisi ini mengharuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran.
- Mengidentifikasi program dan kegiatan yang bisa diefisiensikan.
- Mengkaji ulang prioritas pembangunan daerah.
- Mencari sumber-sumber pendapatan alternatif untuk menutupi kekurangan anggaran.
Rasionalisasi Anggaran Daerah untuk Menghadapi Pemangkasan
Menghadapi pengurangan dana TKD, Pemerintah Kota Ternate harus melakukan rasionalisasi anggaran secara komprehensif. Proses ini melibatkan identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tetap harus didanai, serta penundaan atau pembatalan program yang kurang mendesak. TAPD dan Banggar DPRD perlu bekerja sama untuk menentukan alokasi anggaran yang paling efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.
Rasionalisasi anggaran ini bukan hanya sekadar pemangkasan, tetapi juga upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap program dan kegiatan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jaminan untuk Gaji PPPK dan TPP ASN di Kota Ternate
Di tengah kekhawatiran akan dampak pemangkasan TKD, Pemerintah Kota Ternate memberikan jaminan bahwa gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan terpengaruh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, menegaskan bahwa Wali Kota telah memberikan arahan untuk tetap mempertahankan hak-hak ASN dan non-ASN, termasuk pembayaran gaji dan TPP.
Sekda menjelaskan bahwa gaji PPPK akan tetap dibayarkan sesuai ketentuan, sementara TPP akan disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja masing-masing pegawai. Jaminan ini memberikan kepastian bagi para pegawai pemerintah di Kota Ternate, sehingga mereka dapat tetap fokus pada pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Menutupi Defisit
Pemerintah Kota Ternate berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah untuk menutupi defisit akibat pemangkasan TKD. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Pemerintah daerah akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta meningkatkan efektivitas penagihan retribusi.
Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Kota Ternate akan mengembangkan potensi pariwisata daerah, menarik investasi di sektor ekonomi kreatif, dan meningkatkan promosi produk-produk lokal. Dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah, diharapkan dampak pemangkasan TKD dapat diminimalkan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan lancar.
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Lain
Sekda Kota Ternate menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga lain untuk mengatasi dampak pemangkasan TKD. Pemerintah daerah akan aktif mencari peluang untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga. Kolaborasi ini dapat berupa program-program pembangunan yang didanai oleh pemerintah pusat, bantuan teknis, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan menjalin kemitraan yang kuat dengan pemerintah pusat dan lembaga lain, Pemerintah Kota Ternate berharap dapat mengatasi tantangan pemangkasan TKD dan tetap mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.